PENGELOLAAN ASET DESA YANG BERUPA TANAH TERMASUK TANAH BENKOK

PENGELOLAAN ASET DESA YANG BERUPA TANAH TERMASUK TANAH BENKOK

Oleh :

TATANG NURDIAN

Berdasarkan Permendagri nomor 1 tahun 2016, pengelolaan Aset Desa yang berupa tanah, termasuk tanah bengkok yang sekarang berdasar Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2019, pasal 100 dapat diuraikan sebagai berikut:

Permendagri 1/2016

Pasal 6

(1) Aset desa yang berupa tanah disertifikatkan atas namaPemerintah Desa.

(2) Aset desa berupa bangunan harus dilengkapi denganbukti status kepemilikan dan ditatausahakan secaratertib.

(3) Aset desa dapat diasuransikan sesuai kemampuankeuangan desa dan dilaksanakan sesuai ketentuanperaturan perundang-undangan.

(4) Aset desa dilarang untuk diserahkan kepada pihak lainsebagai pembayaran atas tagihan kepada pemerintahdesa.

(5) Aset desa dilarang digadaikan atau dijadikan jaminanuntuk mendapatkan pinjaman.

Pasal 11

(1) Pemanfaatan aset desa sebagaimana dimaksud dalamPasal 7 huruf d, dapat dilaksanakan sepanjang tidakdipergunakan langsung untuk menunjang

penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

(2) Bentuk pemanfaatan aset Desa sebagaimana dimaksudpada ayat (1), berupa:

a. sewa,

b. pinjam pakai;

c. kerjasama pemanfaatan; dan

d. bangun guna serah atau bangun serah guna.

(3) Pemanfaatan aset desa sebagaimana dimaksud padaayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Pasal 12

(1) Pemanfaatan aset desa berupa sewa sebagaimanadimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, tidak merubahstatus kepemilikan aset desa.

(2) Jangka waktu sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.

(3) Sewa aset desa dilaksanakan berdasarkan perjanjianyang sekurang-kurangnya memuat:

a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;

b. objek perjanjian sewa;

c. jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa danjangka waktu;

d. tanggung jawab penyewa atas biaya operasional danpemeliharaan selama jangka waktu sewa;

e. hak dan kewajiban para pihak;

f. keadaan di luar kemampuan para pihak (forcemajeure); dan

g. persyaratan lain yang di anggap perlu.

Pasal 13

(1) Pemanfaatan aset desa berupa pinjam pakaisebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf bdilaksanakan antara Pemerintah Desa denganPemerintah Desa lainnya serta Lembaga KemasyarakatanDesa.

(2) Pinjam pakai aset desa sebagaimana ayat (1),dikecualikan untuk tanah, bangunan dan aset bergerakberupa kendaraan bermotor.

(3) Jangka waktu pinjam pakai aset desa paling lama 7(tujuh) hari dan dapat diperpanjang.

(4) Pinjam pakai aset desa dilaksanakan berdasarkanperjanjian yang sekurang –kurangnya memuat:

a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;

b. jenis atau jumlah barang yang dipinjamkan;

c. jangka waktu pinjam pakai;

d. tanggung jawab peminjam atas biaya operasional danpemeliharaan selama jangka waktu peminjaman;

e. hak dan kewajiban para pihak;

f. keadaan di luar kemampuan para pihak (forcemajeure); dan

g. persyaratan lain yang di anggap perlu.

Pasal 14

(1) Kerjasama pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalamPasal 11 ayat (2) huruf c, berupa tanah dan/ataubangunan dengan pihak lain dilaksanakan dalam rangka:

a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna asetdesa;dan

b. meningkatkan pendapatan desa.

(2) Kerja Sama Pemanfaatan aset desa berupa tanahdan/atau bangunan dengan pihak lain sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:

a. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalamAPBDesa untuk memenuhi biaya operasional,pemeliharaan, dan/atau perbaikan yang diperlukanterhadap tanah dan bangunan tersebut;

b. Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilarang menjaminkan atau menggadaikan aset desayang menjadi objek kerjasama pemanfaatan;

(3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memilikikewajiban, antara lain:

a. membayar kontribusi tetap setiap tahun selama jangkawaktu pengoperasian yang telah ditetapkan danpembagian keuntungan hasil Kerja Sama Pemanfaatanmelalui rekening Kas Desa;

b. membayar semua biaya persiapan dan pelaksanaankerja sama pemanfaatan; dan

c. Jangka waktu kerjasama pemanfaatan paling lama 15(lima belas) tahun sejak perjanjian ditandatangani dandapat diperpanjang.

(4) Pelaksanaan kerjasama pemanfaatan atas tanahdan/atau bangunan ditetapkan dalam surat perjanjianyang memuat:

a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;

b. objek kerjasama pemanfaatan;

c. jangka waktu;

d. hak dan kewajiban para pihak;

e. penyelesaian perselisihan;

f. keadaan di luar kemampuan para pihak (forcemajeure); dan

g. peninjauan pelaksanaan perjanjian.

Pasal 15

(1) Bangun guna serah atau bangun serah gunasebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) huruf dberupa tanah dengan pihak lain dilaksanakan denganpertimbangan:

a. Pemerintah Desa memerlukan bangunan dan fasilitasbagi penyelenggaraan pemerintahan desa;

b. tidak tersedia dana dalam APBDesa untuk penyediaanbangunan dan fasilitas tersebut.

(2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selamajangka waktu pengoperasian memiliki kewajiban, antaralain:

a. membayar kontribusi ke rekening kas Desa setiaptahun;dan

b. memelihara objek bangun guna serah atau bangunserah guna.

(3) Kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a,besarannya ditetapkan berdasarkan hasil perhitungantim yang dibentuk oleh Pemerintah DaerahKabupaten/Kota.

(4) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarangmenjaminkan, menggadaikan, atau memindahtangankantanah yang menjadi objek bangun guna serah ataubangun serah guna.

(5) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajibmenanggung biaya yang berkenaan dengan persiapandan pelaksanaan penyusunan surat perjanjian, dankonsultan pelaksana.

Pasal 16

(1) Jangka waktu bangun guna serah atau bangun serahguna paling lama 20 tahun (dua puluh tahun) dan dapatdiperpanjang.

(2) Perpanjangan waktu bangun guna serah atau bangunserah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelahterlebih dahulu dilakukan evaluasi oleh Tim yangdibentuk Kepala Desa dan difasilitasi oleh Pemerintah

Kabupaten/Kota.

(3) Dalam hal jangka waktu bangun guna serah ataubangun serah guna diperpanjang, pemanfaatandilakukan melalui Kerjasama Pemanfaatan sebagaimanadiatur dalam Pasal 14.

(4) Bangun guna serah atau bangun serah gunadilaksanakan berdasarkan surat perjanjian yangsekurang-kurangnya memuat:

a. Para pihak yang terikat dalam perjanjian;

b. objek bangun guna serah;

c. jangka waktu bangun para pihak yang terikat dalamperjanjian;

d. penyelesaiaan perselisihan;

e. keadaan diluar kemampuan para pihak (forcemajeure); dan

f.persyaratan lain yang di anggap perlu;

g. Bangunan dan fasilitasnya yang menjadi bagian hasildari pelaksanaan bangun guna serah atau bangunserah guna harus dilengkapi dengan Izin Mendirikan

Bangunan (IMB) atas nama Pemerintah Desa.

Pasal 17

Pemanfaatan melalui kerjasama pemanfaatan, bangun gunaserah atau bangun serah guna sebagaimana dimaksuddalam Pasal 14 dan Pasal 15 dilaksanakan setelah mendapatijin tertulis dari Bupati/Walikota.

Pasal 18

Hasil pemanfaatan sebagaimana Pasal 12, Pasal 14 dan Pasal 15 merupakan pendapatan desa dan wajib masuk kerekening Kas Desa.

Terimakasih.

Semoga barokah.