PERMENDES 17/2019 KONTRA PRODUKTIF TERHADAP PERMENDAGRI 114/2014 DAN PERMENDAGRI 20/2018

PERMENDES 17/2019 KONTRA PRODUKTIF TERHADAP PERMENDAGRI 114/2014 DAN PERMENDAGRI 20/2018

Oleh : Tatang Nurdian 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, dalam ketentuan ke 9 atas perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 diuraikan sebagai berikut:

9. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

    Pasal 39

(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan kewenangan Desa diatur dengan peraturan menteri yang

     Penyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri.

(2) Dalam menetapkan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menteri yang

     Menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri berkoordinasi dengan

     Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa, pembangunan 

     Kawasan perdesaan, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Dari uraian dua ayat tersebut di atas, jelas sekali bahwa yang dijadikan pedoman dalam tata kelola desa itu harus peraturan dari Kementerian Dalam Negeri.

Oleh sebab itu sikap konstitusional sebagai pemerhati desa dan terlebih aparatur desa adalah:

1. Dalam hal tata kelola pemerintahan harus berpedoman pada PP 43/2014 dengan seluruh 

    Perubahannya dan peraturan turunannya serta pelaksanaannya.

2. Dalam hal tata kelola pembangunan harus berpedoman pada Permendagri 114/2014 dengan seluruh

    Peraturan turunannya serta pelaksanaannya.

3. Dalam hal tata kelola keuangan harus berpedoman pada Permendagri 20/2018 dengan seluruh 

    Peraturan turunannya serta pelaksanaannya.

4. Abaikan aturan yang terdalam dalam Permendes 17/2019 yang bertentangan dengan peraturan dari 

    Kementerian Dalam Negeri.

Sikap tersebut perlu dilakukan agar tidak terjadi kegaduhan di desa.

ditulis oleh : TATANG NURDIAN

Diberdayakan Oleh : Tatangnurdian@Blogspot.Com