Persiapan Kegiatan Bursa Inovasi Desa Cluster V Kabupaten Sanggau Kecamatan Kapuas Dan Mukok

Persiapan Kegiatan Bursa Inovasi Desa Cluster  V  Kabupaten Sanggau Kecamatan Kapuas Dan Mukok 






Rabu  28  Agustus  2019

Kegiatan Persiapan Pelaksanaan Bursa Inovasi Desa di Cluster  Lima  ( V ) Kabupaten Sanggau Kecamatan Kapuas dan Mukok Pada hari ini melaksakan geladi Resik Tim Pelaksana Inovasi Desa ( TPID ) Cluster V.
Dari Mulai Pagi Hari Sudah Melaksakan Persiapan Perlengkapan dari Mulai Sarana Prasarana Kegiatan dan Kebutuhan Lainya Telah Rampung dilaksanakan Oleh Tim TPID.
Kegiatan Bursa Inovasi Desa ini Rencananya akan dilaksanakan hari kamis tanggal  29  agustus  2019 dan secara resmi kegiatan ini akan di buka oleh Bupati Sanggau Bpk. PAULUS HADI, S.I.P.,M.Si.
Pelaksanaan Kegiatan Bursa Inovasi Desa ini Bertujuan Membangun Desa - Desa di Kabupaten Sanggau agar kegiatan yang bersumber dari APBDes Lebih terfokus kepada sasaran yang menjadi Skala prioritas kebutuhan masyarakat.
Output Kegiatan ini diharapkan nantinya agar ada replikasi ke RKP dan APBDes Tahun 2020 Sehingga Tercapai Target yang diharapkan oleh Pemerintah Pusat Melalui Kementerian Desa Tertinggal dan Transmigrasi.


Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

BAKAL CALON KEPALA DESA SUNGAI MAWANG TATANG NURDIAN RESMI HARI INI JUM'AT MENYERAHKAN BERKAS PENDAFTARAN KEPADA PANITIA PILKADES

Gambar
BAKAL CALON  KEPALA DESA SUNGAI MAWANG TATANG NURDIAN  RESMI HARI INI JUMAT MENYERAHKAN BERKAS PENDAFTARAN KEPADA PANITIA PILKADES.  Tatangnurdian@blogspot.com. Jum'at  10  Januari  Tahun  2020. Sekira Pukul  14 : 30  Sore , Secara Resmi Bakal Calon Kepala Desa Sungai Mawang Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau. Saudara. ( TATANG NURDIAN  ) secara resmi mendaftarkan di bakal calon kepala desa sungai mawang untuk periode  2020 - 2026. Kepada Panitia Pilkades.  Positifnya bakal calon kepala Desa Sungai Mawang saudara ( TATANG NURDIAN  ) dibuktikan dengan menyerahkan Sarat berkas lamaran bakal calon kepala Desa Kepada Panitia Pilkades.  Panitia Pilkades yang bertugas pada hari ini diantaranya sebgai berikut :  Ketua Panitia Pilkades  ( Bpk. Ahmad Saimin  ) didampingi Oleh Anggota Panitia Pilkades 2 ( dua  ) Orang perempuan yaitu Saudari  (  Ibu. yohana Una...
Baca selengkapnya

KEGIATAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA ( MUSRENBANGDES ) RPJM DESA PERIODE 2019 - 2025 DAN RKP TAHUN ANGGARAN 2020 DESA SUNGAI BATU KECAMATAN KAPUAS KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2019

Gambar
KEGIATAN MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN DESA  ( MUSRENBANGDES )  RPJM DESA PERIODE  2019 - 2025   DAN RKP TAHUN ANGGARAN  2020.  DESA SUNGAI BATU  KECAMATAN KAPUAS  KABUPATEN SANGGAU  TAHUN 2019. Tatangnurdian@Blogspot.Com Desa sungai Batu Hari Senin tanggal  23  Desember tahun  2019 bertempat di aula balai botomu Desa Sungai batu,telah diadakan kegiatan musyawarah rencana pembangunan desa  (  MUSRENBANGDES  ) kegiatan tersebut diahadiri oleh Musfika yaitu : Plt. Camat Kapuas  ( Bpk. AMBARI, S.Ipem. ) beserta jajarannya, Polsek Kapuas Yang diwakili oleh Babinkamtibmas ( Bpk. MARDIANSYAH  ), Danramil Kapuas Yang diwakili oleh Babinsa, Kepala Puskesmas Sanggau Kapuas yang diwakili oleh Kasi nya, PPL Desa Sungai Batu dan Pendamping Desa. Unsur pihak ke tiga hadir juga dari perwakilan PLTU Sungai Batu, dari unsur pemerintah Desa sungai batu, Kepala Desa dan Perangkat De...
Baca selengkapnya

INSENTIF, HONOR DAN TUNJANGAN BPD DAN LKD

Gambar
INSENTIF, HONOR DAN TUNJANGAN BPD DAN LKD Oleh : Tatang Nurdian Sesungguhnya, terkait dengan insentif untuk BPD, honor untuk Pengurus LKD (LPM, PKK, KARTAR, LINMAS, KADER POSYANDU, RT, RW, dan Lembaga Kemasyarakatan Desa lainnya yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab Pemerintah Desa) pagunya adalah menjadi kewenangan desa itu sendiri yang diatur dalam Perdes tentang Insentif, Honor, dan Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa, Anggota BPD, dan Pengurus LKD. Dalam perencanaan APBDes, masing-masing  institusi tersebut berhak mengajukan anggaran, baik insentif, honor, maupun tunjangan per bulan atau per tahun. Yang penting dalam mengambil keputusannya nanti harus mempertimbangkan sumber anggaran yang tersedia, baik dari PAD maupun dari ADD. Dan tentunya harus pula memperhatikan azas keadilan dan kepatutan berdasarkan beban tugas dan tanggungjawab jabatannya masing-masing. Referensinya: 1. UU 6/2014. 2. PP 43/2014. 3. PP 47/2015. 4. Permendagri 82/201...
Baca selengkapnya